PKN : Dasar Negara dan Konstitusi

Bab 1

Dasar Negara dan Konstitusi

1.  Sejarah Lahirnya Pancasila dan UUD 1945

Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dijaajah oleh banyak Negara. Misalnya Belanda, Inggris, Jepang, dan Portugis. Sebelum dijajah oleh Negara lain,di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan yang besar dan berjaya di Indonesia, diantaranya adalah kerajaan Mataram, Majapahit, Banten, Demak dan masih banyak yang lainnya, yang selalu melakukan perlawan terhadap para penjajah.

Negara yang paling lama menjajah di Indonesia adalah Belanda, mulai dari tahun 1908 dan berakhir pada tahun 1942 tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda kalah oleh Jepang, Sebelum kekalahan jepang di Perang Pasifik melawan sekutu, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia dan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilantik tanggal 28 Mei 1945 dansidang pertamanya diadakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni untuk membicarakan mengenai dasar ideology bangsa Indonesia setelah merdeka.

Sebagian besar anggota BPUPKI menyampaikan pendapatnya masing-masing, diantaranya Muchammad Yamin yang mengemukakan lima dasar yaitu;

• Peri kebangsaan
• Peri kemanusian
• Peri ketuhanan
• Peri kerakyatan
• Kesejahteraan rakyat.

 Tetapi hal itu tidak merubah keadaan, dasar ideology bangsa Indonesiapun belum terwujud. Baru kemudian Bung Karno mengeluarkan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, beliau berpendapat bahwa lima dasar ideologa bangsa adalah:

• Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
• Internasionalisme (peri kemanusiaan)
• Mufakat dan demokrasi
• Kesejahteraan social, dan
• Ketuhanan yang berkebudayaan.

Yang dinamakannya Pancasila. Kemudian beliau mengemukakan dan memeras lima dasar tersebut menjadi tiga yang disebut Trisila, yaitu;

*Sosio Demokrasi

*Sosio Nasionalisme

*Ketuhanan

Kemudian beliau memeras lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

 Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu, diterima secara terbuka oleh segenap anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno, sehingga dibentuklah Panitia Sembilan ysng terdiri dari Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrokusumo, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara yang berdasarkan atas pidato yang diutarakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah, lewat proses persidangan selama tiga hari itu, akhirnya Pancasila penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. suci, agung dan mulia. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.

2.  Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi Republik Indonesia

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan.
Berbeda dengan konstitusi. Konstitusi memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Konstitusi bisa tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar (UUD). Oleh karena itu konstitusi negara RI adalah UUD 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar dasar negara dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali.

Keterkaitan itu memiliki sifat Filosofis, Yuridis, dan Sosiologi.

• Keterkaitan Secara Filosofis
Secara filosofis, konstitusi bangsa Indonesiaselalu didasarkan ada filosofifilosofi bangsa. Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
• Keterkaitan Secara Yuridis
Secara Yuridis, konstitusi negara RI mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal konstitusi negara RI.
• Keterkaitan Secara Sosiologi
Secara sosiologis, konstitusi khendaknya dapat menampung seluruh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena dasar negara merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa di suatu negara.

Dalam 3 UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Tidak semua bangsa di suatu negara dapat merumuskan dasar negaranya secara jelas dan tegas dalam bagian pembukaan konstitusi seperti bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diuraikan secara terperinci dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Oleh karena itu, UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila dijadikan landasan konstitusi rakyat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut harus diketahui dan dipahami serta dihayati oleh bangsa Indonesia.

3.  Substansi Konstitusi Negara

Ketentuan-ketentuan pokok dari suatu negara. Misalnya, bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara, garis-garis besar tugas warga negara, dan hal-hal pokok lainnya.
Motivasi timubulnya UUD

Cara pembentukan konstitusi:
1. Cara pemberian, raja memberikan warganya suatu UUD dan ia berjanji akan menggunaka kekuasaannya berdasaarkan asas-asas tertentu dan kekuasaaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu.
2. Cara sengaja, UUD dilskuksn setelah negara itu didirikan.
3. Cara revolusi, pemerintah baru terbentuk sebagai hasil dari revolusi ini, atau pemerintah dapat pula mengambil cara lain yaitu dengan mengambil suatu permusyawaratan.
4. Cara evolusi, secara otomatis, UUD yang lama tidak berlaku lagi.

Menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-undang dasar / konstitusi memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Organisasi negara, pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prtosedur mengubah Undang-undang dasar.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang dasar.

Motivasi timbulnya UUD

Menurut Bryce, dibentuknya UUD di suatu negara adalah sbb:
1. Menjamin dan melindungi hak warga negara.
2. menciptakan suatu bentuk sistem ketatanegaraan tertentu
3. menjamin cara penyelenggaraan ketatanegaraan secara permanen.
4. menjamin adanya kerjasama yang efektif antar lembaga negara.

Sifat dan Fungsi Konstitusi
1. Sifat pokok Konstitusi negara adalah Flexible (luwes) artinya konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat (Inggris, Selandia Baru)
2. Bersifat Rigid apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun (contoh: AS, Kanada, Jerman, Indonesia)

Fungsi Pokok Konstitusi
1. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
2. Akan terlindunginya hak-hak warga negara. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme.

4.  Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Negara Liberal dan Komunis

Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.

·       Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut:

1. Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum (rechstaat).

2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional.

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR.

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara  tertinggi

dibawah majelis.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak

bertanggung jawab kepadaDewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.

Lembaga-lembaga Kenegaraan

Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (amandemen) adalah Majlis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2-3), Presiden (Pasal 4-16), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22 B),Cadan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E dan 23 F) dan Mahkamah Agung (Pasal 24 A) Gambaran umum mengenal lemnaga-lembaga kemegaraan berdasarkan UUD 1945 (amandemen) dapat dilihat dalam uraian dibawah ini:

1.    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Konstitutif, yang mencakup antara lain : 1. Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1) 2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden (pasal 3 ayat 2) 3. Memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD(pasal 3 ayat 3).

2.    PresidenPresiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi dibawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (pasal 4 ayat 2 UUD1945).Tugas pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang) yang mencakup :a. Kepala Pemerintah b. Kepala Negara c. Panglima tetinggi.

3.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif (Pembuat UU) yang mencakup : a. Memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (pasal 20 ayat 1) b. Membahas dan menyetujui bersama rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, dan c. Memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20 A ayat 1) d. Fungsi DPR dari sudut pandang ketatanegaraan, mencakup antara lain :1. Fungsi Legilasi atau pembuatan UU ,2. Fungsi kontrol, 3. Fungsi perwakilan

4.    Badan Pemeriksa KeuanganTugas Pokok : Pemegang kekuasaan eksaminatif/inspektif yang mencakup : a. Menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan Negara, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dan mengendalikan pelaksanaanya. b. Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Menetapkan kebijakan tugas penunjangnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

5.    Mahkamah Agung (MA)Tugas Pokok:Pemegang kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggar Undang-Undang). Dalam pasal UU No.14/1985, antara lain disebutkan : a. Memeriksa dan memutus :1. Permohonan kasasi ,2. Sengketa tentang kewenangan mengadili, 3. Permohonan peninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.                                   b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

1.    Konstitusi pada Negara Liberal

Konsepsi pemikiran liberal (liberalism) di Negara-negara barat muncul sebagai anti klimaks daripenguasa monarki absolute. Mereka gandrung menyuarakan liberte, egalite, dan fraternite. Dalam arti luas Liberalisme adalah “usaha perjuangan menuju kebebasan”.

·       Konstitusi di Negara InggrisNegara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis ; oleh sebab itu, dianggap memudahkanpemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya sesuai dengan tuntunan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya.

·       Mekanisme Konstitusional Demokrasi ParlementerCiri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1.    Kekuasaan legislative (DPR/Parlemen) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Pemerintah =Perdana Menteri)

2.    Menteri-menteri (cabinet) harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada DPR. Iniberarti cabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen.

3.    Program-program kebijakan cabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Bila cabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijakan yang dibuat, anggota parlemen dapat menjatuhkan cabinet dengan memberikan mosi tidakpercaya kepada pemerintah.

4.    Kedudukan kepala Negara (raja, ratu, pangeran atau kaisar) hanya sebagai lambing atau symbolyang tidak dapat di ganggu gugat.

·       Lembaga-lembaga Kenegaraan

Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintahyang bersufat seromonial (keupacaraan). Raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis tinggi.

a. Badan eksekutif

Terdiri dari raja/ratu yang tak dapat diganggu gugat (simbolis), dan kekuasaan sesungguhnya adapada Perdaba Menteri. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan eksekutif ada pada perdana menteri yang mencakup antara lain:

1.    Memimpin cabinet yang para anggotanya telah dipilihnya sendiri.

2.    Membimbing Majelis rendah.

3.    Menjadi penghubung dengan raja/ratu.

4.    memimpin partai mayoritas

b. Badan Legislatif

Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu : House of Commons (Majelis Rendah) dan House of Lord  (Majelis Tinggi) Tugas Pokok : Parlemen pada system pemerintahan di inggris memiliki peran sebagai berikut :

1.    Menilai secara kontinu reekan-rekan seperti yang duduk di cabinet

2.    Mempersiapkan di bidang legislasi atas dasar kebijakan menteri

3.    Mengawasi pelaksanaan undang-undang

4.    Mentyatakan gagasan-gagasan politik.

5.    Memaparkan argumentasi-argumentasi politik kepada para pemilih.

1.    Konstitusi pada Negara Komunis

Komunis tidak hanya merupakan system politik yang menjadi dasar bagi konstitusi di RepublikRakyat Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu, antaralain:

·       Gagasan monoisme (sebagai lawan dari pluralism)

Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pemikirannya merupakan perpecahan. Oleh sebab itu, persatuan harus dipaksakan dan oposisi ditindas.

·       Kekerasan di pandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunsme

Pelaksanaan pemaksaan dipakai dalm dua tahap. Pertama, terhadap musuh diselenggarakan suatu diktatur yang kejam dimana oposisi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kedua, bagi pengikutnya sendiri yang kurang insaf, diimdoktrinasi secara luas, terutma ditujukan kepada angkatan muda.

·       Negara merupakan alat untuk mencapai komunismeAlat kenegaraan, seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabadikan kepada pencapaian komunisme (mobilization system). Campur tangan Negara sangat luas dan mendalam dibidangpolitik, ekonomi, social, dan budaya. Di bidang hukum, tidak dipandang sebagai “a good in itself ” akan tetapi sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunis.

1.    Mekanisme konstitusional demokrasi rakyat (ala komunis)

Menurut istilah komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di Negara-negara Eropa Timur (sebelum runtuhnya Uni soviet tahun 1991) dan di Tiongkok (RRC). Khusus di Republik Rakyat Cina, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan antikomunis, pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkan dengan paksa).

2.    Lembaga-Lembaga kenegaraan Republik Rakyat

 Cina berdiri pada tahun 1949 dengan menumbangkan Dinasti Ching. tetapi baru padatahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh partaiKomunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan” .

·       Ketua PKC dan Sekjen PKCOrgan administartif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana Menteri (PM), wakil-wakil PM,dan keala-kepala dari semua lementerian dan komisi. Tugas pokok : Pemegang Kekuasaan Eksekutif yang mencakup: a. Mengatur mengendalikan seluuh struktur administrative dan bersama-sama degan badan-badantertinggi PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina. b. Berperansebagai penerjamah keputusan-keputusan partai kedalam tindakan-tindakan Negaramenjaikannya sebagai lembaga yang dibentuk oleh konstitusi.

·       Konggres Rakyat Cina (KRC)Disebut organ wewenang Negara tertinggi dan pemegang wewenang legislative satu-satunya dalamNegara.Tugas Pokok : a. Forum untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat b. Melambangkan dukungan rakyat dan menghormati wakil-wakil terpilih yang secara politik disukai.

·       Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat TertinggiBagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat. Tugas Pokok emegang kekuasaan Yudikatif, yang mencakup antara lain : a. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk penyidikan, penuntuan, dan pengawasansecara umum terhadap semua organ Negara, termasuk pengadilan-pengadilan. b. Kekuasaan Yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat c. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat disetiap tingkatan. Namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina, demokrasi masih sulit terwujud, kendatipun usaha kearah perubahan dilakukan terus menerus dalam rangka reformasi besar-besaran yang dirancangkan mahasiswa dalam rangka mebghadapi era globalisasi dewasa ini.

5.  Sikap Positif terhadap Konsitusi Negara

Sebagai warga Negara, apa yang seharusnya dilakukan terhadap konstitusi Negara yang berlaku? Tentu saja kita harus “taat asas” dan “taat hukum”.

Fungsi pokok Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedeikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Agar Konstitusi Negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga Negara sebagai berikut :

a. Bersikap Terbuka

Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan sebagai upaya menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan kerja sama guna menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan hidup. Dengan sikap terbuka terhadap konstitusi Negara, kita belajar untuk memahami keberadaan sebagai warga Negara yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan penyelenggara negara dengan seoptimal mungkin.

b. Mampu mengatasi masalah

Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan karena akan membentuk kebiasaan menghadapimasalah, sehingga kalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkritik atau menyalahkan oranglain, sekarang menjadi orang yang mampu member solusi ( jalan keluar ). kemampuan untukmengatasi masalah konstitusi negara akan memberikan iklim dan suasana yang semakin baik dalammenata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Menyadari adanya perbedaan

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang masyarakat sangat beragam sehingga tertanam istilah bhineka tunggala ika ( berbeda – beda namun tetap satu ). perbedaan harus diterima sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budayanya.

d. Memiliki harapan Realistis

Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam nernagai kehidupan. Dalam penyelenggara kehidupan Negara, sangat penting bagi warga Negara untuk mampu memahami situasi dan kondisi Negara dalam kebijakan yang diambil.

e. Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri

Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satu karya bangsa untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia adalah “ kemerdekaan dan kedaulatan bangsa” dalam penyelenggaraan Negara.

f. Mau menerima dan memberi umpan balik

Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi Negara sangat diperlukan dalam rangka menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan oleh para penyelenggara Negara.